Koperasi Masih Sulit Ikuti Aturan Jokowi, Soal Longgarkan Kredit

Reporter: Aris Wanto
Editor: Muhammad Zidan

Ketua Koperasi Darussalam Sukabumi Kustiawan (Tutus) saat berikan keterangan soal kebijakan Jokowi, longgarkan Kredit.|Sumber foto: Aris Wanto

Lingkarpena.id,- SUKABUMI - Menyambut kebijakan Pemerintah Pusat terkait penundaan pembayaran kredit dan penurunan suku bunga satu tahun kedepan bagi pelaku usaha kecil dan mikro, tukang ojek, supir taksi dan nelayan. Ketua Koperasi Jasa Angkutan Baitul Mal Wat Tamwil Darussalam Sukabumi, Kustiawan mengatakan jika pihaknya belum bisa melakukan hal tersebut.

Pasalnya, kata Tutus (sapaan akrab Kustiawan) pendanaan koperasi yang dikelola rata-rata merupakan pendanaan pribadi. Koperasi bukan Perusahaan plat merah bahkan tidak berhubungan dengan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB).

Ads LINGKARPENA.id

"Koprasi bisa saja melakukan kebijakan yang sama dengan pemerintah pusat. Manakala jika Koperasi tersebut, meminjam dana LPDB. Koprasi berjalan dengan dana pengelolaan profesional dana sendiri yang bersumber dari dana milik pengurus dan deposan para anggotanya. Ya, akan sangat berat pastinya kalau harus mengikuti hal yang sama dengan kebijakan Pemerintah Pusat itu," beber Tutus, kepada lingkarpena.id, Rabu (25/03/2020).

Ditambah, kata Tutus, dana yang berada di Koperasi harus tetap bergulir di antara anggota karena sebagian hasil usaha Koperasi juga nantinya keuntungannya untuk anggota penyimpan dana (deposan/penabung).

"Ya, dana Koperasi ini kan, bersumber dari dana milik pengurus dan deposan para anggotanya. Jadi, akan sangat berat untuk Koperasi jika mengikuti hal yang sama dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Iya,  karena dana harus tetap bergulir, dan sebagian hasil usaha tersebut juga kan, untuk ke untungan anggota Koperasi itu sendiri," singkatnya.