Saat detemui oleh mediajampang.co.id
mediajampang.co.id,-WARUDOYONG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membahas tentang pemekaran wilayah Dapil V Pajampanvgan Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.
"sudah beberapa tahun warga yang berada di dapil V mengharapkan dengan adanya pemekaran Wilayah akan tetapi masih belum jelas karena masih terganggu tentang Moratoriumnya"ujar Komisi I dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Paoji NurJaman kepada mediajampang.co.id usai rapat Banggar di Pendopo Rabu (18/10/19).
Lebih jauh Paoji mengatakan sangat riskan kalau melihat dari sudut pandang pembangunan infrastruktur sangat luas, hal yang sangat wajar apabila ada pemekaran di wilayah selatan.
"kami Anggota DPRD dari Dapil V berencana Usai pelantikan Presiden akan meneruskan dengan secepatnya akan melanjutkan tentang Daerah Otonomi Baru (DOB).
Saat Reses yang kedua juga kata dia, banyak input masukan tentang pemekaran wilayah pajampangan dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan para Kepala Desa, namun kami belum bisa Menjawab 100 persen lantaran masih dalam proses dan insyaallah secepatnya apa yang diharapkan semua elemen dari Dapil V akan kami sampaikan ke pemerintah Provinsi.
"kemarin kita dapat masukan terkait lintas jalan kecamatan pabuaran kalibunder yang sudah 20 tahun tidak pernah merasakan pengaspalan jalan, sangat ironisnya disebut ketingalan seperti itu dalam hal pemekaran menjadi pertimbangan bagi komisi I Drpd Kabupaten Sukabumi."
Semoga dengan adanya DPRD yang baru ini akan lebih jelas dan akurat untuk pemekaran wilayah dikarnakan melihat luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi sebanyak 47 kecamatan dan 386 Desa."imbuhnya"
Ditempat yang sama Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi PDIP Dapil VI Anang Janur kami sangat mengkhawatirkan tentang pemekaran Sukabumi utara yang sudah pasti, kaitan dengan jumlah yang sudah dibagi 21 dan 26 dari jumlah 47 kecamatan berarti kaitan dengan aset dulu perencanaan sudah dibagi aset wilayah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"mengenai masalah Daerah Otonomi Baru (DOB) kabupaten sukabumi utara hari ini muncul kaitan pemekaran Kabupaten jampang takutnya menjadikan bahan konflik untuk diwilayah kabupaten sukabumi kaitannya dengan pemekaran."
Anang juga menyebut Sukabumi utara ini statusnya tinggal menunggu dicabutnya moratorium, saya mengkhawatirkan dan mengganggu pada perencanaan yang dulu sudah Diajukan ada dua perencanaan, dengan begitu lanjut dia, kita sudah menunggu kesabaran dari tahun 2012 sampai tahun ini belum terjadi pemekaran Desa maupun pemekaran kecamatan apalagi Kabupaten Sukabumi.
"harapan sendiri untuk pemekaran jampang kalau memang memadai kita pun sangat setuju untuk pemekaran pembagian wilayah bukan dalam bentuk kepentingan, namun mendekatkan baik dari pelayanan terhadap masyarakat semua itu bukan mengandalkan bantuan dari pusat kita harus mampuh menggali potensi PAD di wilayahnya masing-masing."
Kebetulan untuk wilayah jampang bukan hanya menjadi rumor akan tetapi sudah menjadi salah satu dari pada janji-janji politik Gubernur Jawa Barat saat melakukan kampanye hal yang berkaitan dengan pemekaran salah satunya wilayah Jampang, untuk Bupati yang terdahulu akan kita pertanyakan aliran anggaran terkait Dana Otonomi Baru (DOB) tahun 2012."pungkasnya"