Hal itu diungkapkan Ketua DPC APRI Kabupaten Sukabumi, Cecep Taryana seusai diterima audiensi tertutup oleh Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi yang juga dihadiri langsung oleh perwakilan Dinas Perijinan, ESDM, CRM Jaya Mas serta CRM KPS.
"Kami sangat mendapatkan angin segar dengan keberpihakan beliau-beliau pada pertambangan rakyat terutama dalam hal legalitas WPR, IPR dan permasalahan pertambangan rakyat di Kabupaten Sukabumi," kata Cecep di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Jl Ahmad Yani Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, Jum'at (07/02/2020).
Hasil diskusi tadi, lanjut Cecep, yang terpenting adanya perubahan sudut pandang dari pemerintah dan dewan kepada para pelaku tambang rakyat meski baru sebatas perubahan bahasa. Yakni dengan merubah bahasa tambang liar menjadi penambang yang dalam proses ijin.
"Ini menjadi awal yang baik bagi pelakku tambang rakyat di wilayah Kabupaten Sukabumi," tandasnya.
Senada dikatakan Ketua CRM Jaya Mas, Siti Maemunah, setelah duduk bersama beraudiensi para penambang rakyat mulai merasakan oksigen segar atas nasib mereka.
"Ini memberikan dampak dan solusi positif bagi para penambang rakyat. Intinya saya merasa puas dengan hasil audiensi tadi," ungkapnya.
Dia berharap, ke depan para pelaku tambang rakyat di Sukabumi juga mendapatkan perijinan yang jelas bukan hanya dijadikan kambing hitam. "Saat ini kita mencoba mendorong masalah ini ke tingkat provinsi dan pusat agar terjadi sinergitas," terangnya.
Reporter : A/W.