Lingkarpena.id, SUKABUMI - Wacana pemerintah yang akan memberlakukan new normal pada awal bulan depan menuai kritik Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Kota Sukabumi.
Menurut Ketua Pergunu Kota Sukabumi Regina Mulia, pemerintah sudah mewacanakan akan memberlakukan normal baru aktivitas berjalan seperti biasa tapi masih dalam situasi Pandemic Covid-19 lantaran positif corona masih terus bertambah.
Namun yang patut diperhatikan khususnya nasib dunia pendidikan yakni kebijakan yang juga dipersiapkan dengan segala penunjang keberhasilannya. Yang jadi persoalan, kata dia, adalah ketika pemerintah hanya memberikan ketentuan dan sanksi maksimal serta bantuan pada masyarakat yang terkesan minim.
"Pelibatan militer pada prosesi new normal juga menjadi suatu bukti pemaksaan aturan oleh pemerintah seolah aparatur sipil sudah tidak sanggup lagi menjalankan aturan secara humanis," ujarnya kepada lingkarpena.id, Kamis (28/5/2020).
Di sisi lain, hal itu menjadi cambuk bagi dunia pendidikan. Sebab dari kejadian ini bisa disimpulkan bahwa lembaga pendidikan gagal membentuk masyarakat yang berkarakter.
"Tujuan pendidikan sebagai upaya membentuk kesadaran masyarakat ternyata belum tercapai. Ternyata kesadarannya harus dipaksa," ungkapnya.
Selain itu, dari beberapa kejadian sebelum kenormalan baru ini diterapkan mungkin pemerintah merasa bahwa kualitas sarana pendidikan telah merata. "Faktanya kini yang merata hanya keluh kesah dikalangan masyarakatnya saja bukan kualitas sumber daya manusianya," tandas dia.
Regin menilai jika proses belajar mengajar segera diselenggarakan lagi di sekolah, maka kenormalan baru seperti apa yang perlu dijalani oleh para praktisi pendidikan. Mungkin saja orang bisa terhindar dari Covid-19, tapi setiap waktu tekanan darahnya terus bertambah karena terus dibebani tambahan peraturan dan ketentuan tanpa pembekalan dan pelatihan.
"Ujung-ujungnya para guru pendidikan yang dianggap gagal dalam menjalankan tugas dan amanat sebagai pendidik," tutupnya.
Reporter : Iqbal Purwa Nugraha