 |
| Kepala Desa Panumbangan, Kecamatan Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi, Lalan Jaelani saat ditemui lingkarpena.id di kediamannya, Sabtu (18/7/2020). | Sumber foto : Rendy Wahyudi |
Lingkarpena.id, SUKABUMI - Pemerintah Desa Panumbangan, Kecamatan Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi menyebutkan data penerima Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 dari provinsi dan kabupaten tidak akurat. Hal itu menjadi kendala serius dalam pelaksanaan penyaluran di wilayahnya.
"Jadi sebenarnya ini jadi kendala serius bagi kami, ada beberapa tudingan yang mengatakan bahwa Bansos Covid-19 tidak tepat sasaran," ungkap Kepala Desa Penumbangan, Kecamatan Jampangtengah, Lalan Jaelani kepada lingkarpena.id saat ditemui dikediamannya, Sabtu (18/7/2020).
Padahal, menurutnya, sejak adanya Covid-19, dirinya langsung memberi intruksi pada aparatur desa untuk mendata ulang masyarakat. Hasil pendataan ulang itu langsung diajukan semua ke pihak Dinas Sosial (Dinsos) termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sukabumi.
Hanya saja data yang keluar dari provinsi dan kabupaten tidak akurat, tidak sesuai dengan hasil pendataan desa. Sehingga pada saat bansos keluar, masih ada orang yang sudah meninggal yang terdata, penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ikut terdata.
"Kami sudah melakukan validasi terkait data sebelumnya, namun saat datang bantuan berikutnya, data yang keluar masih tetap sama tidak valid. Inilah yang menjadi penyebab adanya tudingan negatif," paparnya.
Namun demikian, Lalan mengatakan akan terus berupaya mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sebab, pada kenyataannya operasional di lapangan pihaknya lebih banyak menggunakan anggaran pribadi, bukan anggaran desa.
"Pada kenyataannya, operasional di lapangan kami tidak menggunakan anggaran dari desa, atau bisa dibilang menyangkut anggaran pribadi, seperti itu," pungkasnya.
Reporter : Rendy Wahyudi
Editor : Surya Adam